PENCABUTAN HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Denny Ardiansyah

doi:10.26905/idjch.v8i2.1802

PENCABUTAN HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Denny Ardiansyah

Abstract

The criminal act of corruption is a criminal act that has a tremendous impact on the stability of the nation and state. The impact of this criminal offense is highly systemic and incurs enormous losses in the state financial sector. some cases occurred an ex-convict corruption case, when it was out of running his penalty, it turns out to be more officials in the environment of his service. The purpose of this study is first to examine or analyze the formulation policy of revocation of the Right to be elected and vote for convicted corruption, both reviewing or analyzing the policies that can be applied in the formulation in the future. The research method used in this legal research is juridical-normative. Whereas in essence the regulation concerning additional crime shall be the revocation of certain rights including the right to be elected and to vote already regulated by the laws and regulations in Indonesia. Although there has been renewal in the draft law the additional criminal provisions may stand on its own, but the right to vote and vote is unclear, so there is still a gap for corrupt criminals who can be public officials again.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1802

Keywords

The Lifting of Rights, Convict, Corruption.

Full Text:

PDF

References

Ali, Mahrus. 2008. Kejahatan Korporasi. Arti Intan Bumi Intaran. Yogyakarta.

Anti Korupsi Jateng. 2013. Tak Cukup Dimiskinkan Cabut Pula Hak Politik Koruptor. (online) http://antikorupsijateng.wordpress.com/2013/12/23/tak-cukup-dimiskinkan-cabut-pula-hak-politikkoruptor/ (Diakses 10 Juli 2014).

Arief, Barda Nawawi. 2010. Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Erika, Ravida. 2003. Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompasiana. 2012. Koruptor Jadi Pejabat Salah Siapa. (online). http://birokrasi.kompasiana.com/2012/11/10/koruptor-jadi-pejabat-salah-siapa-502191.html (Diakses 10 Juli 2014).

Nahuddin, Y. (2017). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik. Jurnal Cakrawala Hukum, 6 (2), 276-292. doi:10.26905/idjch.v6i2.1462.

Negara Hukum. Pencabutan Hak Sang Koruptor. (online). http://www.negarahukum.com/hukum/pencabutan-hak-sang-koruptor.html (Diakses 10 Juli 2014).

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan dalam Website Resmi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (online). http://www.ptjakarta.go.id/situs2/index.php?option=com_content&view=article&id=331:sidangtindak-pidana-korupsi-inspektur-jenderal-polisidrs-djoko-susilo-sh-msi-pada-pengadilan-tindakpidana-korupsi-tingkat-banding-jakarta&c

atid=39:terbaru&Itemid=229 (diakses 10 juli 2014).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-UndangHukum Pidana tahun 2012.

Remmelink, Jan., 2003. Hukum Pidana; Komentar atas pasal-pasal terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia. Jakarta.

Republika. 2013. Sejak Berdiri KPK tercatat tangani 385Kasus. (online). http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/26/mtqmnmsejak-berdiri-kpk-tercatat-tangani-385-kasus(diakses 10-juli-2014).

Saleh, Roeslan. 1960. Stelsel Pidana Indonesia. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta.

Setiady, Tolib. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta. Bandung.

Setiyono, S. 2016. Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), 56-65. doi:10.26905/idjch.v7i1.1782

Sunarjo, S. 2017. Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 19(1), 71-81. doi:10.26905/idjch.v19i1.1132

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1802