Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa

Noviyanti Noviyanti

Abstract


The village fund and village fund allocation policies which have implemented since 2015, require the village apparatus to manage the village budget skillfully in order to optimize the using of it. Bulutengger village in East Java is also expected to be able to synergize the prior programs of village development and community empowerment, while keep following the regulations. This study aims to identify the revenue and the prior allocation which are included in the planning phase based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) no. 113 of 2014 on Village Financial Management. This study was conducted by using the qualitative method and descriptive approach. This study finds that the most sources of revenue in Bulutengger Village are village funds, village fund allocation, and village own-source revenue (PADes). The priority of village fund was based on Regent Regulation of Lamongan no. 10 of 2017 on Technical Guidelines for Implementation of Village Fund Financial Management Activities of 2017 Fiscal Year. The priorities are the village development (construction of concrete rebate roads), and community empowerment (integrated service post activities/Posyandu). The using of village fund was also considering the problem statement and the potentials of village in Medium-Term Development Plan of Bulutengger Village (RPJMDesa) 2015-2020. However, most village apparatus is still depended on the head of village to manage the village budget because of the lack of information and knowledge on it.


Keywords


Revenue Identification; Village Fund Priority; Bulutengger Village

References


Anonim. (2015). Dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah (RPJM) Desa Bulutengger Tahun 2015-2020. Pemerintah Desa Bulutengger.

Anonim. (2017). Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Bulutengger Tahun 2017. Pemerintah Desa Bulutengger.

Apriani, K. D. dan Irhamna. (2016). Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 137-148.

Aziz, Nyimas Latifah L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Herlianto, Didit. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Retrieved from (www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf)).

Margayaningsih, Dwi I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah. Jurnal PUBLICIANA, 8 (1), 164-191.

Moleong, Lexy. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sabarno, Hari. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tangkumahat, Feiby V. dkk. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, 13 (2A), 335-342.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons

Copyright of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik ISSN 2541-2 515 (print), ISSN 2 541-2035 (online). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license

Publisia Stats