Kebijakan pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung

Tanti Rismika, Eko Priyo Purnomo

Abstract


Bangka Regency is one of the regions that has the potential of natural resources with abundant tin mineral content. Initially tin mining was mostly carried out on the land, but with the development of the times and depletion of tin sources on the ground began to shift towards the sea. Environmental problems arising from marine mining are increasing, which is exacerbating damage to marine ecosystems, damaged coral reefs, and a decline in fishing production with this decreasing fishermen's income. This study aims to determine the policies of the Bangka Regency Government in the management of marine ecosystems and to know the impact of damage to marine ecosystems due to tin mining. This research uses descriptive qualitative approach method aims to describe the phenomena that occur at this time. The results of this study describe the contents of the marine mining policy as regulated No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which aims to ensure the survival of living things and the preservation of ecosystems; Policy benefits; Management of Sea Water Pollution Control which includes: Environmental management objectives, Management Location, Time of Management and Implementers of Management and Management of B3 Waste; and Sea Water Quality Measurement Results.

DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2539


Keywords


Mining Policy; Waste Management; Seawater Quality Measurement

References


Arif & Zulkarnain. (2008). Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi. Jurnal SAINTIKOM Vol. 5, No. 2 Agustus 2008.

Daryanto. (1997). Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya : Apollo.

Sule, ET., Kurniawan. S. (2009). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.

Fattah, N. (2011). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Heriyansyah. (2015). Implementasi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang (Studi Kasus Pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara). eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015: 520-534 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright.

Heriyanto. (2009). Suatu Tinjauan Atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Hosio. (2007). Kebijakan Publik dan Desentralisasi : Esai-Esai Dari Sorong. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.

Manik, J.D.N. (2014). Kebijakan Pertambangan Laut Timah Yang Berdampak Pada Lingkungan.

Manullang, M. (1983). Dasar-Dasar Manajemen. Edisi ketiga. Jakarta. Erlangga.

Moleong, J.L. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nazir. M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Gramedia.

Rusli, Budiman.2013. KEBIJAKAN PUBLIK: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing.

Subarsono, AG. (2011). Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press.

Sapanli, K. (2009). Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Soebandono. (2009). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pengertian dan Fungsi Manajemen).

Soemarwoto, O. (1994). Ekologi Lingkungan dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Soerjani. M. et al (editor). (1987). Lingkungan sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soewartoyo dan Soetopo, T. (2009). Potensi sumber daya alam dan peningkatankualitas sumber daya manusia di kawasan Masyarakat Pesisir, kabupaten Bangka. Vol. IV, No. 2, 2009.

Vatria, B. (2013). Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya.

Wahyuni, Sasongko, P. Sasongko. (2013). Kandungan Logam Berat pada Air, Sedimen dan Plankton di Daerah Penambangan Masyarakat Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah.

Widyastuti, M. (2007). Analisis ekonomi usaha timah tambang inkonvensional (ti) di kecamatan belinyu kabupaten bangka propinsi kepulauan bangka Belitung.

Winarno, B. (2013). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta CPAS (Center Of Academic Publishing Service).

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

Yustiani, Rusmaya, & Pratama. (2012). Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Oleh Kapal Keruk Terhadap Kualitas Parameter Fisik (Kekeruhan, TSS, Suhu) Air Laut Di Teluk Kebalat Belinyu Kabupaten Bangka. Volume 14 Nomor 2 Desember 2012.

Mutiari, D. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang dan peraturan lainnya:

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbit 3 Oktober 2009

PP No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons

Copyright of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik ISSN 2541-2 515 (print), ISSN 2 541-2035 (online). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license

P-JIAP Stats