Email this article 
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Narkotika Pasca Pandemi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)
Abstract
Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 aims to guarantee the right of the accused to obtain prompt legal certainty for the criminal offence alleged to him through trial without undue delay. After the Covid-19 pandemic, how did Perma's execution take place in Kepanjen State Court. The issues in this study include: how the implementation of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 in the case of post-pandemic narcotic drugs covid-19 and whether the obstacles to the application of the Rules of the High Court No. The method used in this research is empirical jurisprudence, i.e. primary data or data obtained directly from the research site as well as secondary data that comes from legislative regulations and books. The results of the study revealed that the State Court for the Post-Covid-19 pandemic in conducting the trial is still being conducted online due to difficulties in presenting the accused. So the most effective thing to do is an online trial. There are rules on the legality of electronic proceedings through the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 on Administrative and Criminal Proceedings in Electronic Courts.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Annisa, A. (2020, August 31). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Negara Dan Keadilan, 9(2), 178. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489
Antiprawiro, G. (2017, October 5). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Sociae Polites, 15(2), 139–160. https://doi.org/10.33541/sp.v15i2.454
Astike, K. (2021, August 8). Pelaksanaan Persidangan melalui Video Conference dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(2). https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.562
Indra Ariska, D. (2019, April 20). Pembaharuaan Hukum Sistem Peradilan Pidana dalam RUU KUHAP. Yustitia, 5(1), 78–89. https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.60
Indratanto, S. P., Nurainun, N., & Kleden, K. L. (2020, January 24). Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 88–100. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729
Majdina, L. (2021, June 17). Pengawasan Pemeriksaan Saksi pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Badamai Law Journal, 5(1), 87. https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10830
Nur Akmal Razaq. (2020). “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm. 1228
Rahman, K. (2021, October 1). Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Jurnal Lex Renaissance, 6(4). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art5
Rumadan, I. (2016, July 29). Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(2), 209. https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.209-226
Rusdiana, E. (2020, January 20). Pengenaan Pidana Denda yang dapat dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. Jurnal Yudisial, 12(3), 363. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364
Sartika Dewi, Deny Guntara, & Dicky Indrawan. (2021, October 21). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam Program (P4GN) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekurs. Justisi Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 1–23. https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.1915
Sriwidodo, J., & Bs., D. A. (2021, November 22). Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 7(2), 373–388. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4252
Sudarsono, S., Ariyani, R., & Rahman, A. A. (2019, December 3). Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung melalui Pengaturan Upaya Adminitratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Jurnal Hukum Peratun, 2(1), 12–32. https://doi.org/10.25216/peratun.212019.12-32
Withania, A. V., & Mahyani, A. (2021, July 1). Pembatasan Kasasi Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung ditinjau dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan. ADALAH, 5(2), 1–18. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469
Yanti, H., & Masriyani, M. (2019, December 31). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 11(2), 210. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.177
DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11400
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 MLJ Merdeka Law Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
MLJ Merdeka Law Journal Postgraduate - University of Merdeka Malang Postgraduate Building, Terusan Dieng Street 62-64 | Other Link | Follow Us | |||||
|
MLJ Merdeka Law Journal |
