Implementasi Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Pengusahaan Pertambangan Pasir
Abstract
This study aims to find out how the implementation of article 65 paragraph 1 of Law No.32 of 2009 and the legal protection of people affected by sand removal in Lumajang Regency. Based on the law adjusted to the experience that occurs in the community to better know and understand the law as a set of rules or positive norms that apply. That the Lumajang District community has a legal protection. But unfortunately, this regulation is not used as a reference for the government in managing the resources contained in Lumajang regency in the form of sand mining assets. In general, the existence of mining will result in losses both in the environment and for the people who live around the mining area. In this case the rights of the Lumajang district community have been violated, such as the right to a healthy life, the right to safety and comfort, and the right to prosperity.
DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4290.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akrial, Z., & Susanti, H. (2017). Analisis terhadap korporasi sebagai subyek hukum didalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UIR Law Review, 01(2).
Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Jurnal Sylva Lestari, 7(3), 255– 266.
Hartati, S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 16(1), 31–44.
Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. Jurnal Ilmiah Advokasi, 06(02), 93–101.
Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas, 5(2), 1–13.
Nainggolan, P. (2018). Resistensi Penambang Ilegal:Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Buana, 2(3).
Nasution, L. (2019). Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 3(1), 13–18.
Putri, A.Y. (2009) Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Pertambangan Serta Resiko Pengusahaan Pertambangan (Tesis— Universitas Meredeka Malang).
Sariguna, P., Kennedy, J., & Tobing, S. J. (2019). Diskusi Tentang Peran Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 4(1), 355–364.
Waruni, M., Handoyo, S., & Kunci, K. (2019). Pentingnya Menumbuhkan Kesadaran Mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terkait K3 dan Bagaimana Pertanggungjawaban Hukumnya Di Lingkungan Kelurahan Kariangau The Importance of Raising Awareness Regarding Utilization of Natural Resources, Human Resources as well as Increasing Public Concerns Regarding K3 and How Legal Responsibility in the Kariangau Village Environment. 1(1).
Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(2), 149–195.
Yuliana, S. (2016). Dampak dan Upaya Penanggulangan Pasca Penambangan Timah Di Kolong Teluk Bayut Kelurahan Pasir Putih (Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Putih Pangkalpinang).Varia Hukum, 27(36), 829–845.
Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Implementation of Green Constitution in Indonesia : Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable. Jurnal Konstitusi, 15(2).
DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4290
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)
MLJ Merdeka Law Journal Postgraduate - University of Merdeka Malang Postgraduate Building, Terusan Dieng Street 62-64 | Other Link | Follow Us | |||||
|
MLJ Merdeka Law Journal This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |