Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)

Dody Setyawan, Firman Firdausi, Sugeng Rusmiwari

Abstract


This study aims to analyze the implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) in Batu City. Analytical techniques use qualitative methods with a focus on general budgets, which incorporate gender assumptions and distribute budget allocations that take account of their gender impact. Data obtained through in-depth interviews with purposive sampling on staff and employees who know and engage in budgeting. Furthermore, to study strategic policy document of Batu City, that is; RPJMD documents, RKPD documents and APBD documents by 2016. The results of research on gender responsive planning and budgeting process in the Regional Government Work Units (SKPD) have not been fully implemented due to the fact that the Regional Regulation (Perda) has not yet been established as the basis of Gender Equality Gender (PUG) . There is no PUG Working Group at city and Focal Point level in SKPD. Budgeting also does not use gender analysis in the form of Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS). In fact, these instruments become formal evidence of the existence of gender responsive planning and budgeting in Batu City Local Government.

DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275


Keywords


Policy Implementation; Gender Mainstreaming; Gender Responsive Budget

Full Text:

PDF

References


Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Terjemahan: Ahmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2014). Pengaruh Budaya Patriaki terhadap Perceraian. Malang: Penerbit Tunggal Mandiri.

Friedman, L. M. (2013). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. . Bandung: Nusa Media.

Gupta, A. (2017). Women Representation in Local Bodies and Gender Sensitive Budget. . Journal of Commerce & Management Thought (Vol. 8-4) , 703-714.

Miller, C., & S., R. (1998). Gender Analysis: Alternative Paradigms. Retrieved from http://www.undp.org/gender

Setyawan, D. (2011). Peran Civil Society sebagai Pressure Group Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Kota Malang. Jurnal Reformasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi .

Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadapWanita.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentangPedoman Umum Pelaksanaan PengarusutamaanGender dalamPembangunandi Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

SK Walikota Batu No. 180/81/KEP/422.102/2010tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Sumber lain:

https://batukota.bps.go.id/ data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Batu 2016.




DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)