Penerapan Kebijakan Formulatif Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Misael Asarya Tambunan

Penerapan Kebijakan Formulatif Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Misael Asarya Tambunan

Abstract

This study aims to examine the formulative policy of reversing the provision of proof of the crime of graft corruption in the ius constitutum or positive law in Indonesia and the ius constituendum policy or future law in Indonesia. This research is a normative legal research. The results of the study show that the formulative policy for reversing proving of corruption in the ius constitutum or positive law in Indonesia is regulated in Article 12B of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes does not yet reflect justice and legal certainty. Article 12B 12B Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which regulates Gratification is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is related to the principle of equal rights. Likewise, the formulation of the Norms Article 12 B Paragraph (1) is contrary to the provisions of Article 37 of the Corruption Crime Act.

DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9261

Keywords

Criminal corruption, Formu-lative policy, Gratification, and Reverse Proof

Full Text:

PDF

References

Аdji, I.S. (2009). Korupsi, Kebijаkаn Аpаrаtur Negerа dаn Hukum Pidаnа. Jаkаrtа: Diаdit Mediа.

Amrani, H., Elvani, A. I., & Yasinta, I. A. (2017). Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum.

Arief, B.N. (2006). Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Per-sada

Arief, B.N. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Ja-karta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B.N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Arief, B.N. (2006). Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Per-sada.

Arief, B.N. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pi-dana Penjara. Semarang: Badan Pen-erbit Universitas Diponegoro.

Arief, B.N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Ce-takan ke-2, Bandung: PT. Citra Ad-itya Bakti.

Arief, B.N. (2006). Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Auliya, N. H., & Setiyono, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. MLJ Merdeka Law Journal, 2(2), 72–86. https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/7159

Bassiouni, M.C. (2011). Crimes Against Hu-manity: Historical Evolution and Con-temporary Application. Cambridge University Press.

Chazawi, A. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Buku 1. PT. Alumni.

Chazawi, A. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Buku 2, Bayumedia Publishing

Clough, J. (2015). Principles of Cybercrime, 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press

Fitriana, I. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law. AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 6(2), 232–238.

Ganarsih, Y. (2003). Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundring. Tesis Univer-sitas Indonesia Fakultas Hukum.

Hamano, T. (2022). Legislation as a Social Process: Japanese Family Law and the Drafting of the Bill on the Hague Child Abduction Convention. Asian Journal of Law and Society, 9(2), 316-335. doi:10.1017/als.2021.37

Hamudy, N. A. (2020). Justice for Community: Political Perspective of Michael Sandel’s Communitarianism. Jurnal Bina Praja, 12(1), 43–52. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.43-52

Hamzah, A. (2007). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan In-ternasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hiаrriej, E. O.S. (2012). Pembuktiаn Terbаlik Dаlаm Tindаk Pidаnа Korupsi, Yogyаkаrtа: Buletin Fiаt Justiciа Fаkultаs Hukum UGM

Ifrani, I. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al’Adl, 9(3).

Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 7(1), 30–35. https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482

Muladi dan Arief, B.N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. (1991). Proyeksi Hukum Pidana Ma-teriil Indonesia Pada Masa Depan, Pida-to Pengukuhan Guru Besar, Sema-rang: Universitas Diponegoro.

Mulyadi, L. (2007). Asas Pembalikan beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Alumni.

Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 5(2), 144. https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i2.1108

Rahmawati, W. T., & Makaliwe, W. A. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kontrol Korupsi, Dan Yield Terhadap Investasi Asing Di Pasar Sun. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 5(2). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4550

Reksodiputro, M. (2007). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perdilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120

Riski, M. F., Setiyono, S., & Suratman, T. (2021). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). MLJ Merdeka Law Journa, 2(2), 118–134.

Saleh, R. (1983). Beberapa Asas Hukum Pi-dana Dalam Perspektif. Jakarta: Aksara baru

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafid, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.763

Saribu, Y., Sumbu, T., & Elias, R. F. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Lex Administratum, 6(1).

Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Sudrajat, A. S. (2014). Manajemen Penegakkan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 52–73.

Sumaryanto, A.D. (2009). Pembalikan Beban Pembuktian. Prestasi Pustakaraya

Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2020). Legal Protection of the Constitutional Rights of the Indigenous Faith Believers in Indonesia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28(2).

Zainuri, A. (2007). Akar Kultural Korupsi di Indonesia, Depok: Cahaya Baru.

Undang-Undang Negara Republik Indone-sia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Per-aturan Hukum Pidana (Kitab Un-dang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Negara Republik Indone-sia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indone-sia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indone-sia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140) yang telah dirubah dengan Un-dang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MLJ Merdeka Law Journal

Postgraduate - University of Merdeka Malang

Postgraduate Building, Terusan Dieng Street 62-64
Malang City, East Java, Indonesia, 65146.

View MLJ Visitors