Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah yang dilakukan Tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Abstract
One of the legal events that are often carried out by the community is entering into an agreement. According to the provisions in force, the land sale and purchase agreement must be made before the Land Deed Making Officer, however in daily life it turns out that there are still many transfers of land rights that are not made before the Land Deed Making Official. This will certainly be detrimental to the buyer, because he only controls the physical land rights. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the sale and purchase of land that is carried out not in the presence of the Land Deed Official is legal according to law as long as the material conditions are met. Settlements that can be made by the buyer, so that the land sale and purchase agreement made not in the presence of the Land Deed Official can have definite legal force by asking for a statement made or issued by the village head. The certificate is used as the basis for the implementation of the sale and purchase of land rights and has legal force if the implementation of the sale and purchase of land is known by the village head as a government official who controls the area concerned in remote rural areas.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abidin, Zainal, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah Yang Diketahui Oleh Keuchik Gampong Sebagai Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur”, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 4, No.2, Agustus 2021
Anggraeni, N. F., & Marilang, (2021)"Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai", Alauddin Law Development Journal, Volume 3, No.1, Maret 2021.
Aprilia Tulenan, Ghita, " Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris, Lex Administratum, Volume 2, No.2, April-Juni 2014.
Ayu, I. G., & Uttari, D. (2023), "Pendaftaran Tanah secara Sporadik Berdasarkan Pipil Sebagai Bukti ( Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur ) The implementation of land rights registration", Jurnal Private Law Volume 3, No. 1, Februari 2023
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2, Agustus 2019
Harahap, S. M, " Analisis Yuridis Atas Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (Studi Pada Perumahan Bumi Berngam Baru Di Kota Binjai)", Jurnal Perspektif Hukum, Volume 2 No.1 , Juni 2021
Herman, Handrawan, dkk, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra", Halu Oleo Legal Research, Volume 5 No. 1, April 2023.
Istanti, I., & Khisni, A, "Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan Ppat Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT Jurnal Akta, Volume 4, No.2, Juni 2017.
Nuralifah, A, "Keabsahan Sertifikat Dari Perbedaan Jangka Waktu Publisitas Dalam Pendaftaran Tanah, "Jurnal Hukum dan Kenotariatan", Volume 5, No.1, Februari 2021.
Rahmadanil & Yulia Mirwati," Legalisasi Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Dalam Persperktif UU No 5 Tahun 1960", Journal of Social and Economic Research, Volume 5, No.1, Juni 2023
Setiawan, Ferry, " Surat Keterangan Tanah Adat (Skt-A) Oleh Damang Kepala Adat Terkait Pembuatan Sertipikat Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah: Pendekatan Konsep Al- Adah Al- Muhakkamah", Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 8, No.1, 2018.
Sri Murni, C. (2018), "Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat", Lex Librum, Volume 4, No.2, Juni 2018.
Stivani Marantika Poro, Ali Imron, Wika Y. S, " Komersial. Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial", Bhirawa Law Journal, Volume 2, No. 1, Mei 2021.
Sulisrudatin, N, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 4, No. 2, 2014.
Zulhadji, A, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960", Lex Crimen, Volume 5, No. 4, Juli 2016.
DOI: https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10306
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Bhirawa Law Journal Faculty of Law - University of Merdeka Malang Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64 | Other Link | Follow Us | |||||
|
Bhirawa Law Journal This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |