Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur)

Dwiner Alfian Rohi, Dewi Kusumowati

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menghitung besarnya pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk mengetahui prosedur dan proses pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk mengetahui kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam proses pemungutan pajak restoran, dan untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meminimalisir permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan pajak restoran. untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam proses pemungutan pajak restoran. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, berupa data target dan realisasi penerimaan pajak restoran, data profil Badan Pendapatan Daerah, dan data prosedur dan kendala dalam proses pemungutan pajak restoran . Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara menghitung besarnya pajak restoran adalah dengan mengalikan tarif yang ditetapkan pemerintah dengan omset yang diperoleh restoran. Prosedur atau proses pembayaran terdiri dari 4 tahap yaitu pendaftaran, penetapan, penyetoran, dan penagihan. Ada beberapa kendala dalam prorses pemungutan pajak restoran, diantaranya: wajib pajak tidak memberitahu omset yang sebenarnya, wajib pajak tidak mau menggunakan bill yang dicetak Badan Pendapatan Daerah, wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan berdalih tidak memungut pajak dari konsumen, secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah. Dalam meminimalisir kendala tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, meningkatkan pelanyanan dan mempermudah fasilitas dalam proses pembayaran pajak, memberikan sanksi tegas terhadap keterlambatan membayar pajak.
Kata kunci: Pajak Restoran, Wajib Pajak, Kendala, Upaya


Full Text:

PDF

References


Arikunto, Suharsimi.2019. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta. Jakarta

Awwaabin, Salma.2021. Metode penelitian kualitatif: pengertian menurut ahli, jenis-jenis, dan karakteristiknya. (https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/metode-peneliyiankualitatif/amp/)

Baki, Muhammad.2020. Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Skipsi. Pasaman. Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

Depdagri. 1997. Kemendagri No. 690.900.327,1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Fitria.2020. Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar, dan Lapor PB1. (https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitungbayar-dan-lapor-pb1/)

Kurotin, Erwin Nur.2010. Permasalahan dan Solusi Penarikan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta. Tugas Akhir. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Lampiran Peraturan Bupati Sumba TImur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah

Mardiasmo.2018. Perpajakan. Edisi 2018. Andi. Yogyakarta

Maulida, Rani.2018. Pengertian Pajak Daerah. (https://www.online-pajak.com/tentangpajak-pribadi/pajak-daerah)

Moleong, Lexi J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Profil Instansi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.2021

Setiawan, M.Wahyudi.2018. Pengaruh Pajak Terhadap Pembangunan RI. (https://radarmadura.jawapos.com//read/2018/12/18/109177/pengaruhpajak-terhadap-pembangunan-ri)

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung. IKAPI




DOI: https://doi.org/10.26905/bj.v3i2.6592

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL BISNIS DAN PERPAJAKAN (BIJAK)