Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar
Abstract
The independence of the village becomes a benchmark in economic development. An independent village is a village that can produce products and works originating from the village's natural and human resources. But this is certainly not easy. There are still many villages in Aceh that have not been able to manage natural resources because of limited human resources. As the village of Bunghu, the people in the rural areas are still unable to make maximum use of resources. Thus, it is necessary to innovate and collaborate on the processing of natural resources. Therefore village officials are expected to be able to manage village funds by the Law. The purpose of this study is to analyze the factors of sustainable independent village development and development in the village of Bunghu. This research was conducted with an explanatory descriptive method by looking at planning, implementation, and accountability as a general factor of sustainable village development. Research data collection was carried out using interviews and questionnaires. The output in this study is to help plan the implementation of work programs (strengthening human resources), the use of technology in improving the quality of performance (digitalization), and economic improvement with the establishment of the Village SMEs. So that this research was carried out with the achievement level of a prototype demonstration of the village government system in the rural environment by looking at the application or application of village laws in planning, implementation and accountability procedures.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Irawan N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sujono. (2017). Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa/Kelurahan 77 Catatan dalam 4 Model Pengembangan (Pemanfaatan Sampah, Optimalisasi Industri Rumahan, Mengembangkan Desa Wisata dan Menciptakan Wirausaha Desa). Yogyakarta: Deepublish.
Sidik, Fajar. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & Administrasi. Vol. 19 No.2 Hal: 115-131.
Yustisia. (2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia.
Pristiyanto, Djuni. (2015). Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu.
Tiza, Agustinus Longa, Abdul Hakim & Bambang Santoso H.. (2014). Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). Wacana. Vo. 17 No. 1 Hal: 58-67.
Yabbar, R. dan Hamzah A.. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa). Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.
Sudibyo A. dan Linda. (2014). Identifikasi Potensi Korupsi pada Keuangan Desa. Jakarta: Humas KPK Press. 2014.
Creswell W. Jhon. (2010). Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Gayantri, Made Yeni Latrini & Ni Luh Sari W.. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 1 No. 2 Hal:175-182.
Setiaji, Pratomo & Arif Setiawan. (2016). Perancangan Sistem Informasi Dana Desa di Kabupaten Kudus. Jurnal SIMETRIS. Vol. 7 No. 1 Hal: 415-420.
Imawan, Amrizal, Gugus I, dan Yeyen WP. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Vol. 10 No.1 Hal:156-175.
DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)