Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman Untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Abstract
The issue that arises in the regulation of abortion in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and Law No. 17 of 2023 on Health is the difference in provisions and the scope of regulations held by these two laws. First, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code regulates criminal offenses and the criminal justice system in general, including in the context of abortion. However, the provisions in the Criminal Code tend to be criminalizing in nature, where abortion is often considered a criminal offense. Problems arise when these two laws have conflicting or inconsistent provisions, such as in determining the permissible gestational age limit for performing an abortion, the definition of qualifying health conditions, and the procedures that must be followed. The research method used in this study is the Normative Juridical research method. This study includes the analysis of legal texts, namely the Health Law No. 17 of 2023 and the Criminal Code Law No. 1 of 2023, as well as the interpretation of these two legal regulations. The result of this research is that the Health Law No. 17 of 2023 expands access to abortion services for victims of sexual violence by providing special exceptions in certain situations, such as pregnancies resulting from reported rape. This law establishes more detailed guidelines regarding abortion procedures and gestational age limits. Nevertheless, implementation challenges such as social stigma and limited access to healthcare services still need to be addressed. Meanwhile, Article 463 of the Criminal Code regulates criminal sanctions for abortions performed without complying with legal provisions. Thus, the Health Law No. 17 of 2023 provides guidelines for safe and legal abortions, while the Criminal Code enforces the law against illegal abortions
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andriani, T. (2018). Pelayanan Terpadu untuk Korban Kekerasan Seksual. Gramedia Pustaka Utama.
Buluran, J. (2021). Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan. Lex Privatum, 9(10).
Fadli, I. (2022). Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan. Lex Renaissance, 3(7).
Fathoni, A. (2023). Aspek Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Sinar Grafika.
Fitriani, L. (2022). Kesehatan Reproduksi Perempuan: Antara Hak dan Tantangan. Gramedia.
Irwanto, E. L., & Khairani. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Unes Journal of Swara Justisia , 7(4).
Kholis, N. (2018). Perlindungan Perempuan dari Kekerasan: Tinjauan Perspektif Hukum dan Sosiologi. Prenada Media Group.
Marpaung, D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Konteks Kesehatan Reproduksi. Alfabeta.CV.
Munawaroh, N. (2023). Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan. HukumOnline.Com.
Mustika, S. (2019). Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia: Tinjauan Implementasi dan Tantangan. Gadjah Mada University Press.
Nabila, A. (2022). Pembaruan Hukum, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 52(1).
Nurdani, Gani, I. A., & Sjafei, M. S. (2013). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 38–45.
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72.
Prasetyo, B. (2019). Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi Melalui UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Kencana.
Santoso, B. (2023). Hak-Hak Perempuan dan Hukum di Indonesia. Mandar Maju.
Sari, A. (2023). Hak Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Bumi Aksara.
Sariningsih, O. (2022). Analisis Faktor Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Taman Kanak-Kanak Kota Bandung. Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel, 16(2), 108–118.
Setiawan, B. (2019). Teori dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan Masyarakat. Airlangga University Press.
Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press.
Sudarto, H. (2018). Fungsi Hukum dalam Masyarakat Modern. Kencana.
Susanti, E., Sutinah, & Mas’udah, S. (2023). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesehatan Reproduksi Dan Anak Balita. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBB, 10(1).
Utamie, N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Feminist Legal Theory. Jurnal Jendela Hukum, 10(2).
Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. Case Law, 2(2), 102–116.
Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia. Yustitiabelen, 6(2), 16–35.
Wulan, R. (2023). Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
DOI: https://doi.org/10.26905/blj.v5i2.13141
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Bhirawa Law Journal Faculty of Law - University of Merdeka Malang Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64 | Other Link | Follow Us | |||||
|
Bhirawa Law Journal |
