Email this article 
Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Penghapusannya dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan
Abstract
Indonesia is a country that adopts the concept of a welfare state. The welfare state refers to the role of the government which is responsible for managing and organizing the people's economy. The state is expected to be able to carry out its responsibility to ensure the availability of basic rights welfare services for its citizens. The provision of subsidies is a government program to ensure the welfare of the people. The research objective is to examine the position of the subsidy program from the perspective of the welfare state and the elimination of fuel subsidies by the government as a welfare state. This research is normative legal research, which deals with the policy of eliminating fuel subsidies from the perspective of the welfare state. The approach used is statutory and conceptual. In a legal concept, the position of the subsidy policy is to help improve people's welfare. The removal of fuel subsidies is a government action that is following the concept of the welfare state because the use of BBM is not included in the basic needs of the community which must be subsidized or intervened by the government.
Abstraks
Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian masyarakat. Negara diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan hak-hak dasar bagi warganya. Pemberian subsidi merupakan program pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kedudukan program subsidi dalam perspektif negara kesejahteraan, dan penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah sebagai negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berhubungan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM dalam perspektif negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara konsep hukum, kedudukan kebijakan subsidi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penghapusan subsidi BBM merupakan tindakan pemerintah yang telah sesuai dengan konsep negara kesejahteraan karena penggunaan BBM tidak termasuk dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus disubsidi atau diintervensi oleh pemerintah.
DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5533
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abidin, M. (2013). Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Jurnal Konstitusi, 10(2), 261–286. https://doi.org/10.31078/jk
Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 449–472. https://doi.org/10.31078/jk
Attamimi. S. H.A Dikembangkan oleh Indrati S, F.M (2007) dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. 2007
Boughanmi, H., & Khan, M. A. (2019). Welfare and distributional effects of the energy subsidy reform in the gulf cooperation council countries: The case of sultanate of Oman. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(1), 228–236. https://doi.org/10.32479/ijeep.7142
Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252–266. https://doi.org/10.22146/jmh.32986
Fuad, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. Supremasi Hukum, 9(2).
Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State). JESI JUrnal Ekonomi Syariah Indonesia, 5(1). http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185
Hasan, J. M. (2018). Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspefktif Good Governance. Jurnal Renaissance, 3(01), 300–309. http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance
Kamilah, A. (2020). Penerapan Asa Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/BOT. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 603–618.
Kiswanto, E. (2005). Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. In JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) (Vol. 9, Issue 2, pp. 91–108). https://doi.org/10.22146/jkap.8320
Kusumastuti, D. (2015). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541–557. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682
Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Konstusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 448–467. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606
Marilang, M. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Jurnal Konstitusi, 9(2), 111437. https://doi.org/10.31078/jk
Misdawita, & Sari, A. A. P. S. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4, 147–161.
Raper, M. (208). Negara Tanpa Jaminan Sosial, Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia (Social Security & Sosial Protection in Australia and Indonesia). Jakarta, TURC, 2008.
Ridlwan, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 141–152. https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v5no2.56
Shehabi, M. (2020). Diversification effects of energy subsidy reform in oil exporters: Illustrations from Kuwait. Energy Policy, 138(July), 110966. https://doi.org/ 10.1016/j.enpol.2019.110966
Sudiarto, S., Kurniawan, K., & Haq, H. U. (2020). Perjanjian kredit pemilikan rumah (kpr) subsidi di bank tabungan negara (btn) cabang mataram. UnizarLawReview, 3(2).
Sugiharto, B. (2020). Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern. Jurnal Stindo Profesional, 6(November), 40–52.
Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3), 302–317. https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274
Suharto, E. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara : Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia? 1–15.
Sukadana, I. W., & Setyari, N. P. W. (2020). Kebijakan Fiskal Dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia (Vol. 13, Issue 1).
Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sosial Politik, 2(1), 102–120. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759
Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah., 3(2), 253–276.
Zain, M. A., Yurista, A. P., & Yuniza, M. E. (2014). Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, 1(2), 63–76.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5533
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)
MLJ Merdeka Law Journal Postgraduate - University of Merdeka Malang Postgraduate Building, Terusan Dieng Street 62-64 | Other Link | Follow Us | |||||
|
MLJ Merdeka Law Journal |
