Email this article 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MENYESUAIKAN ANGGARAN DASARNYA
Abstract
Foundation is a legal entity consisting of wealth that is separated and destined to achieve certain goals in the field of social, religious, and humanity that has no members. Foundation is a legal institution that has binding legal force. The existence of foundations is recognized in Indonesia both before the introduction of the Foundation Law and after the Foundation Act. The Foundation in its Articles of Association in Article 71 Paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2004 regarding Amendment of Law of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2001 regarding the Foundation argues that a foundation that has not adapted cannot carry out its activities on behalf of the foundation but becomes a associations based on the Civil Code. The foundation which does not adjust the articles of association according to the given time period is null and void and must be liquidated. With respect to null and void, the foundation is not allowed to use the word "foundation" in front of the foundation's name which resulted in the foundation not obtaining the legal entity status and the existence degradation of the foundation's status.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adjie, Habib. 2013. Menjalin Pemikiran—Pendapat tentang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Ali, C. 1999. Badan Hukum. Alumni. Bandung.
Anwar, Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan. Kencana. Jakarta.
Bahari, Adib. 2010. Prosedur Pendirian Yayasan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
Budiono, Herlien. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan, Edisi buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Chatamarrasjid. 2002. Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial). Citra Aditya Bakti. Bandung.
Chatamarrasyid. 2002. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek.
Lisman, Iskandar. 1997. Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Majalah Yuridika No 5 & 6 Tahun XII September- Desember.
Pasaribu, Benhard Kurniawan, Sihabuddin, Suhariningsih. 2013. Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Jurnal Hukum. 1-22.
Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Jakarta.
Prasetya, Rudhi. 2012. Yayasan Teori dan Praktek. Sinar Grafika. Jakarta.
Septiari, Riska, Firdaus, Ulfia Hasanah. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha yang Bersifat Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. III No. 2. Oktober. 1-13.
Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju. Surabaya.
Suharto, 2009, Membedah Konflik Yayasan, Gramedia, Yogyakarta.
Suparmono, Gatot. 2008. Hukum Yayasan di Indoensia. Rhineka Cipta. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1734
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Cakrawala Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Cakrawala Hukum |
