AKIBAT PELANGGARAN OLEH NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

Lorika Cahaya Intan

doi:10.26905/idjch.v7i2.1909

AKIBAT PELANGGARAN OLEH NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

Lorika Cahaya Intan

Abstract

The problem that will be discussed in this research is whether the deed made before the notary is legally valid, in case of violation of Article 16 Paragraph (1) Letter (a) of Notary Position Law, how the Notary’s responsibility to the deed already issued by a notary if it does not implement Article 16 Paragraph (1) Subparagraph (a) of the Notary Position Law. The research method used is normative. Based on the result of research in the validity of the deed made before the notary in case of violation of Article 16 Paragraph (1) Subparagraph (a) of Law on Notary Position, as the case of transition or sale and purchase of building on Malang City Government land. Found a deed made by a notary, and has been issued by a notary, in case of violation of Article 16 Paragraph (1) Letter (a) Law on the position of Notary, legally valid. Sanctions only affect the legal subject of a Notary pursuant to Article 16 paragraph (11) that is subject to sanctions in the form of written warning, suspension, dismissal with respect; or dismissal with disrespect.

Keywords

Notary, Responsibility, Authentic Deed.

Full Text:

PDF

References

Buku

Abdul Qadir, Muhammad, 2011, “Etika Profesi Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adjie, Habib, 2009, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Adjie, Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung.

Budiono, Herlien 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Nasional, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Saputro, Anke Dwi, ed., 2008, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia. Jati Diri Notaris Indonesia. Dulu. Sekarang. dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

Tobing, G.H.S, Lumban, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Yahanan, Annalisa et. al, 2000, Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata (Burgerlij Wetbuk).

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Notaris.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1909