Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dian Karina Fitri; Sihabudin Sihabudin; Bambang Winarno

doi:10.26905/idjch.v10i1.2609

Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dian Karina Fitri, Sihabudin Sihabudin, Bambang Winarno

Abstract

Limited Liability Company is a legal action carried out by one or more companies to merge with other existing companies which then results in the assets and liabilities of the company which merges itself due to the law to the company that receives the merger and subsequently the legal entity status those who join will end because ofthe law. This study discusses the status of share ownership resulting from the cancellation of the merger of Limited Liability Company. The purpose of this study is to analyze the absence of legal rules regarding share ownership status after cancellation by the Business Competition Supervisory Commission (hereinafter referred to as KPPU). The researcher used the normative jurisdiction method. The approach used is the legislative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques used through library studies. The analysis technique used is deductive logic, which draws conclusions from the general to the specific. The results of the study indicate that there is a legal vacuum in share ownership status related to the cancellation of the merger of Limited Liability Company. Because the emptiness causes legal uncertainty and huge consequences for the business world.

How to cite item: Fitri, D., Sihabudin, S., & Winarno, B. (2019). Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 9-17. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2609

Keywords

Legal Vacuum, Legal Certainty, Cancellation of The Merger of Limited Liability Companies.

Full Text:

PDF

References

Aveto, Bagasworo. 2017. Akibat Hukum Notifikasi Mengenai Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi.

Maria, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Jakarta. Komisi Persaingan Usaha (KPPU).

Murtadlo, Mohammad Fairuz. 2012. Pra Evaluasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Skripsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5144

Peter, Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Prenadamedia.

Rachmadi, Usman. 2013. Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Ridho, Jusmadi. 2014. Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi. Malang. Setara Press.

Soerjono, Soekànto. 1986. Pengàntàr Penelitiàn Hukum. Jakarta. UI Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2609