Email this article 
Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM
Abstract
The government requires SIM card owners to register by submitting a Population Registration Number (NIK) and Family Card Number (KK) starting 31 October 2017 to 28 February 2018. This registration must be done for owners of new SIM Cards and old SIM Cards. For new SIM card owners who do not register, they cannot use the SIM card without activating with registration, while sanctions for old users will gradually get service blocking. The application of SIM Card registration is in accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 14 of 2017 Amendment to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 12 of 2016. Until the enactment of this policy, the Government does not yet have a law that specifically protects personal data that has been submitted by the public and clear rules related to data management. The research results to date there is no protection of the personal data of the population in the SIM Card registration program because the regulations are still not comprehensive and are spread in several laws and regulations.
How to cite item: Putri, M. (2018). Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(2), 195-203. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Biro Humas Kementrian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers.
Dewi, Sinta. 2017. Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card. Malang. Brawijaya Law Journal Vol 4.
Effendi, Mashur dan Taufan Sukmana Evandri, 2007, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Harianja, Daniel. 2015. Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
Huijbers, Theo. 1990. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta. Kanisius.
Husni, Lalu. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. Malang. Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
Llyodm, Ian J. 2014.Information Technology Law. United Kingdom. Oxford University Pers,
Masyhur, Effendi. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Muhshi, Adam. 2015. Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogyakarta. LKIS Pelangi Aksara.
Mujtad, Madja. 2009. Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dab Budaya. Jakarta. Rajawali Pers.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. 5 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219. Jakarta.
Putri, Britania. 2017. Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif di Indonesia, HIMSLAW ARTICLE (11 Maret 2017), http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/
Riyadi, Eko dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. PUSHAM UII.
Rosadi, Sinta Dewi. 2016. Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri. Malang. Jurnal Arena Hukum Vol 9 No. 3 (Desember 2016).
Setianti, Lintang. Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi. https://indonesiana.tempo.co/read/74761/2016/05/21/lintangsetianti/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi.
Smits, Jam. 1991. Komputer : Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum. Surabaya. Airlangga University Press.
Suhartono, Slamet. 2009. Vage Bormen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Malang. Universitas Brawijaya.
Supriadi, Daniar. 2016. Personal Non Personal Data in The Context Of Big Data. Tilburg. Tilburg Institute for Law, Technology and Society.
Supriadi, Daniar. Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. 25 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. 24 Desember 2013.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Jakarta.
Westin, Allan dan Alan F. Westin. 1970. Privacy and Freedom. New York. Atheneum.
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Cakrawala Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Cakrawala Hukum |
