Keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pasca Putusan Mahkamah Agung Tentang Penambangan Pabrik Semen
Abstract
This study aims to examine the validity of the Central Java Governor Decree Number 660.1 / 6 of 2017 concerning permits for the construction and mining of cement factories after the cancellation of the previous Governor’s Decree by the Supreme Court Number 99 PK / TUN / 2016. The Supreme Court overturned the construction and mining of cement factories because they had a negative impact on the environment. Mining of cement plants in the Rembang area is declared not in accordance with the environmental impact analysis because in the mining area of the cement plant there is a Groundwater Basin whose preservation is protected by law. This research includes the type of normative research. The research that has been carried out has been obtained that substantially the Central Java Governor Decree Number 660.1 / 6 of 2017 was declared invalid even though on the grounds that there was an improvement in the EIA because of the Supreme Court’s decision as the highest court that every decision could not be contested. However, the suggestion should be that the contents of the Supreme Court’s ruling did not lead to the perception that the development was continued by changing the EIA.
How to cite item: Albar, Z. (2019). Keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pasca Putusan Mahkamah Agung Tentang Penambangan Pabrik Semen. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 107-117. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3117
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abe, Alexander. 1994. Perancangan Daerah Administratif. Yogjakarta. Pustaka Yogjakarta Mandiri.
Atmaja, Ardita Yuliana. 2010. Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Surakarta. Surakarta. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
Febrian. 2004. Hirarki Aturan Hukum di Indonesia. Disertasi. Universitas Airlangga.
Hadjon, Philipus M. 1994. Pengantar Hukum Perizinan. Bandung. Alumni.
Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta. Sinar Grafika.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Predana Media.
Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar Yogyakarta. Liberty.
Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung. Mandar Maju.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Putusan Mahkamah Agung No 99 PK/TUN/2016 tentang Pembatalkan Izin Atas Surat Izin yang Dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
Sibuea, Hotma. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta. Erlangga.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta. Sinar Grafika.
Supriatna, Tyahya. 1996. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta. Bumi Aksara.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Gubernur No 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.
Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika.
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3117
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Cakrawala Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Cakrawala Hukum This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |