Restitution rights for children of victims of sexual crimes: between protection and reresting

Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Syamsuddin Muchtar, Hijrah Adhyanti Mirzana

Abstract


One of the crimes that are prone to happen to children is sexual crime. Sexual crimes committed against children will have a psychological impact on the child, in the form of mental and emotional state disorders, so that the child who is the victim should be given great attention to the suffering or loss experienced in the form of restitution from the perpetrator. The purpose of this research is to study and analyze how the fulfillment of restitution for child victims of sexual crimes and the extent to which law enforcers and victims influence the fulfillment of these restitution rights, so that empirical research methods are used to answer these problems. The results of this study indicate that the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual crimes in the city of Makassar is not fulfilled. This is evidenced by only one case where the victim submitted a request for restitution and the victim did not get restitution from the perpetrator. Law enforcers and victims each have influence in fulfilling restitution rights. Even so, the role of the victim has a bigger influence, this is because even though the law enforcer should inform the victim about the right of restitution, it is the victim who decides whether to apply for restitution or not because restitution can only be obtained if the victim submits a request. not automatically accepted by the victim.

How to cite item: Miftahul Jannah, S., Muchtar, S., & Mirzana, H. (2021). Restitution rights for children of victims of sexual crimes: between protection and reresting. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 223-232. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.4705

 

Keywords


Legal Protection; Restitution; Child Victims of Sexual Crimes.

Full Text:

PDF

References


Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.

Adawiyah, Rabiah Tul. 2020. Pekerja Sosial Dinas Sosial Makassar. Wawancara. Makassar.

Akub, M. Syukri dan Sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif.

Yogyakarta: Litera.

Aprilianda, Nurini. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum. Vol. 10 Nomor 2.

Arliman S, Laurensius. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Budi Utama.

A.S., Alam dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Dewi, Novita Prima dan Kenny Alam Fauzi. 2018. Laporan Tahunan 2018. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Fadli, Andi Chaerul. 2018. 3.300 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sulsel. NewsRakyatku.com.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Idries, Abdul Mun’im. 2013. Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak. Jakarta: Noura Books.

Indah, Maya. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana.

Kasih, Dien Kalpika. 2016. Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Idea Hukum. Vol. 4 No. 1.

Lukwira, Andreas Lucky. 2017. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. Jurnal Deviance.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gutom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marabessy, Fauzy. 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 45 No. 1.

Muin, Rustiani. 2020. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. Wawancara. Makassar.

Nur, Muhith. 2020. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. Wawancara. Makassar.

Nurcahyono, Bambang. 2020. Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara. Makassar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Rahmi, Umi. 2016. Implementasi Hak-Hak Korban Atas Kompensasi dan Restitusi Dalam Peradilan Pidana Vol.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sain, Rosmiati. 2020. Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK. Wawancara. Makassar.

Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Sibuea, Harris Y.P. 2017. Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol IX Nomor 21.

Sjahdeini, Sutan Remy, et.al. 2006. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Sophia, Maharani Siti. 2014. Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Suadi, Amran. 2018. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Kencana.

Tueka, Navira Araya. 2014. Restitusi Bagi Korban Kejahatan Di Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Waluyo, Bambang. 2016. Penegakan Hukum Di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2014. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiryawan, Syahrial Martanto. 2020. Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Wawancara. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.4705

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Jurnal Cakrawala Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Publisher: 
Faculty of Law - University of Merdeka Malang
Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64
Malang City, East Java, Indonesia, 65146.

  

Other Link 

Follow Us
See the source image@jurnalcakrawalahukum
See related image detail@Jcakrawalahukum
[email protected]
Phone (0341) 580161
Free Round Icons Png Png Transparent Images - PikPng
Faks (0341) 588395
View JCH Visitors
web statistics

Jurnal Cakrawala Hukum Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.