ANALISIS TENTANG PENGATURAN OLEH PEMERINTAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA HUKUM INDONESIA

Abstract

In a modern country, recently called Welfare State, the duty of government was so hard and wide because it had to be able to give prosperous life. Based on the point of view of the Welfare State, government got a freedom to do something based on their own initiative in handling all the problems surroundings for the sake of people’s interest. In this case, government was given a freedom to for many regulation independently based on the right given by the law. Theem phasize on the legislative power dealt with parliament function was practically “proforma”. It was because the government was the party who knew the need to make any regulation because the government bureaucracy mastered much information and expertise which were needed for it.

Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal dengan Welfare State atau Negara Kesejahteraan, kewajibanpemerintahan cukup berat dan luas karena juga harus dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Bertitiktolak dari Negara Kesejahteraan tersebut, pemerintahan diberikan kebebasan untuk dapat bertindak atasinisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demikepentingan umum. Dalam hal ini pemerintah diberi keleluasaan untuk membentuk berbagai peraturan secaramandiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Penekanan pada kekuasaan legislativeyang dikaitkan dengan fungsi parlemen itu, praktis hanya bersifat proforma. Hal ini disebabkan olehkenyataan bahwa memang fihak pemerintahlah yang sesungguhnya paling banyak mengetahui mengenaikebutuhan untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan, karena birokrasi pemerintah palingbanyak menguasai informasi dan expertise yang diperlukan untuk itu.