Legal Policy Formation of Child-Friendly Districts

Emei Dwi Nanarhati Setyamandani; Firman Firdausi; Asih Widi Lestari

doi:10.26905/idjch.v14i3.9814

Legal Policy Formation of Child-Friendly Districts

Emei Dwi Nanarhati Setyamandani, Firman Firdausi, Asih Widi Lestari

Abstract

Indonesia will experience a demographic bonus in the next few years. The government predicts that in 2045, the younger generation will reach its peak and this is a potential that must be properly maintained. In line with an international issue that has been ratified, namely children's rights, the government implemented a program called City/District Suitable for Children (KLA). Currently, not all regions implement KLA due to various factors, but the government's goal is clear enough to be able to grant this KLA status to every region throughout Indonesia. As of 2022, Probolinggo Regency does not yet have a legal umbrella for KLA, but it has planned the formation of laws and regulations to strongly prepare for this KLA. Through the juridical-normative method this legal void is analyzed using legal political theory. As a result, Probolinggo Regency plans the initiation of KLA regional regulations by looking at legal aspects through Academic Papers and planning aspects through the Regional RPJM.

Keywords

Child Friendly District, Legal Policy, Ius Constituendum

References

Akbar, Syamsul. (2022). Tetapkan 17 Propem Perda Tahun 2023. https://probolinggokab.go.id/tetapkan-17-propem-perda-tahun-2023/ (Accessed 8 February 2023).

Arifin, Jawanto. (2019). Belum Punya Perda Khusus, Kab Probolinggo Gagal Naik Kelas KLA. https://radarbromo.jawapos.com/news/09/08/2019/belum-punya-perda-khusus-kab-probolinggo-gagal-naik-kelas-kla/ (Accessed 8 February 2023).

Budiono, Abdul Rachmad. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Bayumedia: Malang.

Kyan Santang, Isharyanto. (2019). Implentasi Kota Layak Anak di Kota Kediri . Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik (Res Publicia). 3 (2). 125-135. https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45619

Latif, Abdul et al. (2010). Politik Hukum. Sinar Grafika : Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Kencana : Jakarta.

Satjipto Rahardjo. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Alumni : Bandung.

Sirajudin et al. (2016). Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Setara Press : Malang.

_______, (2020). Ada 3.060 Kasus Kekerasan Anak di Probolinggo. https://radarbromo.jawapos.com/utama/10/10/2020/ada-3-060-kasus-kekerasan-anak-di-probolinggo/ (Accessed 8 February 2023)

Utari Swadesi, Zaili Rusli, Swis Tantoro. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA). 18 (2). 77-83. http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7932.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v14i3.9814