ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARIWISATA ULUN DANU BERATAN DESA PAKRAMAN CANDI KUNING KABUPATEN TABANAN
Abstract
Tanah Lot tourism cooperation agreement.
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1666
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Griadhi, Wirta. 1977. Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan. Kertha Patrika. Denpasar.
Hernoko, Agus Yudha. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
Hujibers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Kanisius. Yogyakarta.
Marzuki, Peter Madmud. 2007. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Intan, L. 2016. Akibat pelanggaran oleh notaris terhadap pembuatan akta notariil. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 206-215. doi:10.26905/idjch.v7i2.1909.
Purba, Hasim. 2006. Suatu Pedoman Memahami Hukum Ilmu. Cahaya Ilmu. Medan.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Situmorang, Viktor M. & Cormentyna Sitanggang. 1993. Gross Akta dalam Pembuktian dan Ekekusi. Rineka Cipta. Jakarta.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sukarmi. 2008. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam BayangBayang Pelaku Usaha. Pustaka Sutra. Bandung.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Satakan Ulun Danu Beratan dan PT. Rekreasi Air Beratan Indah Nomor: 2 tahun 2011.
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri Nomor 358/ DPBRB/ 2011
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1666
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Cakrawala Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Cakrawala Hukum This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |