PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMILIKAN RUMAH DI KABUPATEN MALANG

Davy Ananda W.S. Mahmudy

doi:10.26905/idjch.v7i2.1905

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMILIKAN RUMAH DI KABUPATEN MALANG

Davy Ananda W.S. Mahmudy

Abstract

Issues relating to the legal protection of the consumers in homeownership transactions in Malang regency are related to civil law and administrative law. Technical for this matter involves the parties, Notary and the Bank, especially the State Savings Bank. technically, that the transfer of rights (credit oper), must be done through Notary’s office. The main factor is the existence of the obstacles due to the debtor, and prospective new debtors who cannot be reunited and present together to the Bank. Both have transferred rights under their own hands. Of course without notifying the State Savings Bank. In accordance with the above, it is relevant that the bank should immediately take care and deal with the State Savings Bank. The goal is to know with certainty the credit position of the debtor. It is deemed necessary to avoid or anticipate the emergence of problematic credit transfers in the future. The Bank must proactively conduct the necessary verifications to the entire process and documents required.

Keywords

Legal Protection, Home Ownership Transactions, Banks, and Notaries.

Full Text:

PDF

References

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar). Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Bina Cipta, Jakarta.

Bahsan, M., 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta.

Djumhana, Muhammad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edy, M.G.S., 1987, Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Hasbullah, Frieda Husni, 2009, Hukum Kebendaan Perdata, Djambatan, Jakarta.

HB. Sutopo, 2002, Metodologi penelitian Hukum Bagian II, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kashadi, 2009, Hukum Jaminan, FH. UNDIP, Semarang.

Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Patrik, Purwandi dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, FH. UNDIP, Semarang.

Purwono, Joko, 1993, Metode Penelitian Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Soewarso, Indrawati, 2003, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofie, Yusuf, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R., 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung.

Subekti, R., 1981, Aneka Perjanjian, Intermasa, Bandung.

Subekti, 1996, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung.

Sudarsono, 2002, Kamus Hukum Edisi Baru, Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauandi Bidang Yuridis), Rineka Cipta, Jakarta.

Syahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/KMK.01/1996, Tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Rakyat-Bank Tabungan Negara (KPR-BTN).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 340/KM/.01/2000, Tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara (KPR-BTN).

Internet

Anonim, 2012, www.pembelianrumahkpr.com, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1905