Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Supriyadi Supriyadi

doi:10.26905/idjch.v10i2.3541

Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Supriyadi Supriyadi

Abstract

Headman election are part of a village government implementation system that transparent, independent, accountable and democratic. Conducting headman election in direct, general, free, confidental, honest and fair are expected to produce a headman who is able to lead and organize village government in effective, efficient, responsible manner, and trusted by the villagers. This kind of headman can create and increase the welfare of the villagers. Based on juridical study, the legislation that directly regulates headman election is not adequate enough for the provision concerning dispute of headman election result. It only appoint regent/mayor as a party that obligated to settle disputes within 30 (thirty) days, and a deadline to submit an objection is 3 (three) days. Therefore, making a more technical regulationregarding the stages, mechanisms, and procedures for resolving headman election disputes in a form of regional legal products will greatly help providing a solution for the election implementation committee at both the village and regency/city level, candidates for headman, villagers, and regent/mayor who was given the obligation to resolve dispute of headman election result.

How to cite item: Supriyadi, S. (2019). Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 228-237. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541

Keywords

Headman Election; Headman Election Result Disputes; Solution.

Full Text:

PDF

References

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Edisi Revisi Cetakan Pertama. Jakarta. Konstitusi Press.

Attamimi, A. Hamid S., 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu pelita I – pelita IV. Disertasi. Jakarta. Universitas Indonesia.

Black, Henry Campbell. 1979. Black’s Law Dictionary. Fifth Edition. Boston. West Publishing Co.

Burton, William C., 1992. Legal Thesaurus. New York. Macmillan Publishing Company.

Indrati, Maria Farida, 2007. Ilmu Perundang-undangan, jenis, fungsi, dan materi muatan. Yogyakarta. Kanisius.

Kelsen, Hans. 1973. General Theory of Law and State. New York. Russell & Russell.

Nahuddin, Y. (2018). Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1), 107-116. doi:10.26905/idjch.v9i1.2111.

Nurtjahjo, Hendra, 2005. Filsafat Demokrasi. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Tribunnews. 2019. Pengaduan Keberatan Hasil Pilkades di Malang Tak Pengaruhi Putusan Pelantikan Cakades Terpilih. Diakses pada https://jatim.tribunnews.com/2019/08/12/pengaduan-keberatan-hasil-pilkades-di-malang-tak-pengaruhi-putusan-pelantikan-cakades-terpilih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541