Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik

Fadhil Fahmi; Nurini Aprlianda; Dyah Aju Wisnuwardhani

doi:10.26905/idjch.v11i2.4450

Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik

Fadhil Fahmi, Nurini Aprlianda, Dyah Aju Wisnuwardhani

Abstract

Notary is a general official who in carrying out his duty must follow the rules that exist in the form of law of the notary department and the profession Ethics notary. In writing this thesis the author raises the title of meaning of publication or promotion for the notary in the form of advertisements in print Media and electronic Media set in the notary code of conduct. In this research the author raises two cases of problems which consist of (1) whether the granting of sanctions in the notary code of ethics reflects the justice for the notary who conducts the publication or promotion in the print media or electronic media.In research to aim to provide explanation about the sanction of sanctions for notary public who conduct publication or self-promotion in print media and electronic Media which are reviewed from the principle of legal justice.From the results of this study refers to the granting of sanctions for notarized publications or self-promotion in printed media and electronic media that is reviewed from the legal justice principles contained in the notary Code of Ethics: which can not be said Fulfilling the legal justice element because the notary code itself is still considered too rigid for the development of the era and can not accommodate or follow the technological developments are very high and fast.

How to cite item: Fahmi, F., Aprlianda, N., & Wisnuwardhani, D. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 157-165. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4450

Keywords

Grant of Sanctions for Notary; Publication; Promotion.

References

Astuti, P. (2013). Etika profesi sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. Arena Hukum, 5(3), 182-190. doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.4Depkum HAM Pembina Teknis Legitimasi Depdagri,” Renvoi 9.33.III, Febuari 2006.

Dahlan. (2016). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan. KANUN : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18. No 1 37-49.

Delarosa, Stella. (2016). Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia. Veritas et Justitia, Vol 2, No 2. DOI: https://doi.org/10.25123/vej.2271.

Gaol, Selamat Lumban. Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,Volume 8 No. 2, Maret 2018. Hlm. 91-109.

Intan, L. (2016). Akibat pelanggaran oleh notaris terhadap pembuatan akta notariil. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 206-215. doi:10.26905/idjch.v7i2.1909.

Kezia Sakudu, E., & Safitri, W. (2017). Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 9(2), 65-78. https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.222.

Konradus, Danggur. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH). Vol 45, No 3. DOI: 10.14710/mmh.45.3.2016.198-206.

Lasatu, Asri. (2019). Radio pemerintah daerah sebagai instrumen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, Maleo Law Journal, Vol 3, No 2. Hlm. 143-162.

Munandir, J., & Luth, T. (2017). Tanggung jawab notaris atas akta pernyataan keputusan rapat. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(1), 55-63. doi:10.26905/idjch.v8i1.1731.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. Administrative Law & Governance Journal, 2(2), 205 - 217. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205 - 217.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Wikantha, A. (2017). Peran majelis pengawas dan kehormatan terhadap notaris yang membuat akta perjanjian nominee. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2), 181-190. doi:10.26905/idjch.v8i2.1673.

DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4450