Ambiguitas sanksi hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19

Ali Imran Nasution, Wicipto Setiadi, Yusuf Eko Nahuddin

Abstract


In 2020, the President of Indonesia established Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement and Implementation of Vaccinations to Annihilate Covid-19 Pandemic. Furthermore, this Presidential Regulation was amended by Presidential Regulation Number 14 of 2021 which contained a particular provision to impose legal sanctions on people who violated rules by do not participate in Covid-19 vaccination. Administration sanctions such as postponing or terminating social security awarding or social assistance will be imposed on a citizen who does not comply with that particular provision. This kind of administrative sanction will potentially harm the rights of lower classes people. This study is to analyze the ambiguity of legal sanctions against people who refuse to get Covid-19 vaccination and to analyze the alternative solution to take out the ambiguity of imposing sanctions on people who violated these particular rules. This research method uses normative legal research by statutory and conceptual approach. This study concludes that the ambiguity caused by those sanctions is contradicted with the legislation rules and principles. Therefore, social work sanctions can be used as an alternative solution to substitute administrative sanctions that cause ambiguity and violated the community’s rights.

How to cite item: Nasution, A., Setiadi, W., & Nahuddin, Y. (2021). Ambiguitas sanksi hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(3), 233-244. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.6417.


Keywords


Legal Sanctions; Vaccination; Ambiguity.

Full Text:

PDF

References


Adhari, A. 2019. Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dialogia Iuridica. 11 (1): 43-61.

Aisyah, S. 2018. Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia. Indonesian Journal of Criminology. 14 (1): 25-42.

Cnnindonesia.com. 2021. Ribka Tjiptaning Orang Pertama Menolak Vaksin di Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia.

Covid19.go.id. 2021. Data Vaksinasi Covid-19 (Update per 21 Juli 2021). https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-21-juli-2021.

Detik. com. 2021. Keharusan Vaksin dan Hak atas Kesehatan. https://news.detik.com/kolom/d-5333213/keharusan-vaksin-dan-hak-atas-kesehatan.

Detik.com. 2021. Adakah Sanksi Pidana Jika tolak Vaksin Corona? Simak Berikut ini. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5322877/adakah-sanksi-pidana-jika-tolak-vaksin-corona-simak-berikut-ini.

Dharmaningtias, D. S. 2021. Data Kependudukan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Jurnal Info Singkat 8 (3): 1–6.

Fajri, A. 2019. Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Lex Renaissance 4(1): 46–64. https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art3.

Fitri, S, M. 2019. Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 (10): 517–538.

Hukum online. com. 2021. Pengaturan Sanksi Pidana Tak oleh Dituangkan dalam Aturan Turunan. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan.

Hukum.rmol.id. 2021. Wamenkumham:Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin. https://hukum.rmol.id/read/2021/01/16/470843/wamenkumhm-pasal-15-ayat-2-uu-karantina-kesehatan-mewajibkan-vaksin.

Hukumonline.com. 2021. Polemik Jerat Pidana bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6000489907e09/polemik-jerat-pidana-bagi-penolak-vaksinasi-covid-19.

Jeannifer, J. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 Di Indonesia. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. 19 (1): 164-169.

Kabar24.bisnis.com. 2020. Bantah Data KPU, Kemendagri: Hanya 2,7 Juta OrangBelumPunyae-KTP. https://kabar24.bisnis.com/read/20201103/15/1313123/bantah-data-kpu-kemendagri-hanya-27-juta-orang-belum-punya-e-ktp.

Kabar24.bisnis.com. 2021. Menepis Keraguan Masyarakat Terhadap Vaksin AstraZeneca. https://kabar24.bisnis.com/read/20210522/15/1396766/menepis-keraguan-masyarakat-terhadap-vaksin-astrazeneca.

Kemenkes.go.id. 2021. Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19. http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19.

Kompas.com. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all.

Kompas.com. 2021. Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, PendidikanTinggiTerbanyak. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/survei-33-persen-masyarakat-menolak-vaksin-covid-19-pendidikan-tinggi?page=all.

Kompas.com. 2021b. Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/15/11552291/vaksinasi-covid-19-di-puspemkot-tangerang-timbulkan-kerumunan-ini.

Liputan.6.com. 2021. Penerima Vaksin AstraZeneca yang Meninggal Dunia Usai Disuntik Bertambah Satu Orang. https://www.liputan6.com/health/read/4559495/penerima-vaksin-astrazeneca-yang-meninggal-dunia-usai-disuntik-bertambah-satu-orang.

Merdeka.com. 2021. Kemenkes soal sanksi untuk masyarakat tolak vaksinasi: Itu adalah langkah terakhir. https://www.merdeka.com/uang/kemenkes-soal-sanksi-untuk-masyarakat-tolak-vaksinasi-itu-adalah-langkah-terakhir.html.

Nagara, G. 2017. Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. 3(2): 19–44. https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020Penanggulangan Coronavirus Disease 2019. 12 November 2020. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 25 Februari 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19). 10 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 66.

Pikiran.rakyat.com. 2021. Tak Sanggup Bayar Denda PPKM Darurat Rp5 Juta, Penjual Kopi di Tasikmalaya Pilih Masuk Penjara. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012230415/tak-sanggup-bayar-denda-ppkm-darurat-rp5-juta-penjual-kopi-di-tasikmalaya-pilih-masuk-penjara.

Rahayu, D. 2021. Vaksin covid 19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora. 2(07): 39–49.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saraswati, S. P. 2015. Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal ADVOKASI. 5(2); 139–154.

Sindonews.com. 2020. Kriteria Warga Penerima Bansos COVID-19 Versi Mensos. https://nasional.sindonews.com/read/39289/15/kriteria-warga-penerima-bansos-covid-19-versi-mensos-1589976351.

Suara.com. 2021. Ini 3 Daerah Teratas yang warganya Menolak Vaksin Covid-19, Nomor Satu DKI. https://www.suara.com/news/2021/03/23/190906/ini-3-daerah-teratas-yang-warganya-menolak-vaksin-covid-19-nomor-satu-dki.

Susanto, S. N. H. 2019. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Adminitrative Law & Governance Journal. 2(1); 126–142.

Tomalili, R. 2019. Hukum Pidana. Yogyakarta: Budi Utama.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan. 8 Agustus 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia. 7 Oktober 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Wabah Penyakit Menular. 22 Juni 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20.

Zed, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Kepustakaan Library. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.6417

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2022 Jurnal Cakrawala Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Publisher: 
Faculty of Law - University of Merdeka Malang
Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64
Malang City, East Java, Indonesia, 65146.

  

Other Link 

Follow Us
See the source image@jurnalcakrawalahukum
See related image detail@Jcakrawalahukum
[email protected]
Phone (0341) 580161
See the source imageFaks (0341) 588395
View JCH Visitors
web statistics

Jurnal Cakrawala Hukum Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.