Email this article 
Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Abstract
Labor protection for workers is very important because it is in accordance with the implementation of the mandate of the 1945 Constitution, particularly Article 27 Paragraph (2) concerning the rights of citizens to workers and a decent living for humanity. Given the important role of labor for state-owned and private institutions or enterprises in an effort to help workers to obtain their rights. The formulation of the problem in this writing is what is the form of legal protection for workers based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS) and what is the responsibility of the employer if there are workers who are not registered as BPJS participants. The result of this research is that the protection for workers in the BPJS Law is that there is an obligation for employers to register their workforce into BPJS membership and the responsibility of employers if they do not register BPJS membership is that there are sanctions ranging from written warnings, fines, and cannot get certain public services.
How to cite item: Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 69-78.doi:10.26905/idjch.v12i1.5781.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agusmindah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Alrasjid, Harun. 1978. Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia. Pustaka. Jakarta.
Asikin, Zainal., dkk. 2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Asyhadie, Lih. Zaeni. 2007. Hukum Kerja. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Budiastanti, E.D., Adnyana, I. and Agustine, A.D., 2020. Aspek yuridis program e-karir dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), pp.147-156.
Hadjon, Philipus M. 1983. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
Indrawati, I. and Simanjuntak, T.R., 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), pp.50-57.
Manulang, Sendjun. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Rineka. Jakarta.
Manullang, E. F. M. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan perubahannya yang ketujuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja & Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.
Soepomo, Imam. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan. Jakarta.
Sunyoto, Danang. 2013. Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja. Pustaka Yustita. Jakarta.
Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Sinar Grafika. Jakarta.
Toha, Halili & Pramono, Hariri 1987. Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh. Bina Aksara. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
Uwiyono, Aloysius., dkk. 2014. Asas-asas Hukum Perburuhan. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Uwiyono, Aloysius., dkk. 2014. Asas-asas Hukum Perburuhan. Rajawali Pers. Jakarta.
Wahyudi, Eko., et. Al., 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Sinar Grafika. Jakarta.
Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Cakrawala Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Cakrawala Hukum |
